Bradley Di Suatu Sore

Posted on January 19, 2011 by

0



[by Okta Wiguna] Pria kaukasia asal Amerika Serikat itu menyodorkan sebuah buku bersampul abu-abu. Ada foto mantan presiden Soeharto dan istrinya, Tien Soeharto di sampul itu, tengah membidikkan pistolnya. Tommy Soeharto kecil yang diapit keduanya tengah menutupi kedua telinganya. “Economists With Guns”, begitu judul yang diberikan oleh pria itu, Bradley R. Simpson.

Buku yang dibawa Bradley di sore yang mendung itu adalah versi fotokopi dari terbitan Stanford University Press pada 2008 itu. Bradley menulis soal tahun-tahun menjelang lahirnya Orde Baru di Indonesia. Berbeda dengan buku-buku yang pernah terbit sebelumnya, Bradley memilih menceritakan peran Amerika Serikat dalam masa pergolakan yang mencapai puncaknya di Gerakan 30 September pada 1965.

Penulisan buku ini berawal dari keterkejutan Bradley yang semasa mahasiswa mengetahui pemerintah Abang Sam menyokong masuknya Indonesia ke Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada 1975. “Saya mencari asal mula aliansi pemerintah Amerika dengan rezim otoritarian Soeharto,” ujarnya.

Demi mencapai tujuannnya itu Bradley menggali arsip dari berbagai tempat. Salah satu yang banyak membantunya adalah pembukaan dokumen pemerintah yang wajib dibuka setelah status rahasianya kadaluarsa. “Ada banyak dokumen soal Indonesia,” ujarnya. “Tapi karena tak banyak yang tertarik dan tidak ada yang meminta maka tidak dibuka ke publik.”

Tentu saja dokumen itu tak segamblang yang dipunyai Julian Assange dan Wikileaks-nya. Pemerintah tetap berhak menutupi dengan tinta hitam bagian-bagian yang dirasa masih perlu dirahasiakan seperti nama dan lokasi. Ini yang membuat Economists lebih masuk kategori buku “menginformasikan” daripada “membongkar”.

Saat itu Bradley bercerita versi terjemahan bukunya itu akan segera diterbitkan. Selasa (18/1) Economists With Guns terbitan Gramedia Pustaka Utama diluncurkan di Goethe Institut dalam salah satu mata acara seminar dan pameran Indonesia & The World 1959-1969: A Critical Decade.

Acara dan pameran yang diniatkan membuka pengaruh perang dingin blok AS dan Soviet pada 1959-1969 terhadap rentetan kejadian di Indonesia ini didemo oleh sekelompok orang yang menamakan Gerakan Pemuda Islam. Mengaitkan kegiatan ini dengan komunisme, mereka minta acara dibubarkan.

Unjuk rasa oleh segelintir orang itu membuat Badan Intel dan Keamanan Markas Besar Kepolisian memeriksa Direktur Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia. Bradley pun jadi sasaran. Begitu ia selesai jadi pembicara pada acara peluncuran bukunya di Selasa sore itu, seorang panitia acara bercerita, Bradley dibawa ke hotel tempatnya menginap dan diperiksa dokumen keimigrasiannya.

Jika “pemeriksaan” itu terjadi pada era Orde Baru, kita semua mafhum. Bahkan bukunya bisa dipastikan masuk daftar hitam Kejaksaan Agung seperti buku Dalih Pembunuhan Massal milik John Roosa.

Pemeriksaan dokumen jelas mengada-ngada, yang mestinya diperiksa sejak ia datang atau mulai mengajar di Universitas Parahyangan. Jika alasannya adalah buku, maka beleid pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung sudah dicabut Mahkamah Konstitusi. Pelarangan buku hanya bisa dilakukan setelah ada izin dari pengadilan. Kepolisian mestinya tidak melangkah mundur tapi ikut mengalir dengan semangat perubahan seperti yang disuarakan Mahkamah itu.

Bradley bukan orang asing pertama yang datang ke Indonesia dan meluncurkan bukunya di sini. Tapi ia yang pertama diperiksa polisi karenanya dan semoga jadi yang terakhir merasakan itu.

Advertisements
Posted in: kolom